UNIDA Gontor — Direktorat Kepesantrenan bersama perwakilan perguruan tinggi keagamaan Islam dan Ma’had Aly di Jawa Timur pada Kamis–Jum’at, 30–31 Oktober 2025, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Grand Padis, Jl. Ahmad Yani, Bondowoso. Kegiatan ini digelar selama dua hari, dimulai Kamis sore hingga malam dan dilanjutkan kembali pada Jumat pagi hingga menjelang waktu Jumatan, dengan rangkaian sesi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang intensif.
Dalam sambutan pembukaan, panitia menegaskan bahwa Bimbingan Teknis ini bertujuan memperkuat tata kelola beasiswa agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selama ini, masih ditemukan sejumlah catatan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang perlu dibenahi oleh pengelola LPPD dan lembaga mitra. Melalui forum ini, para peserta diajak untuk menyamakan persepsi mengenai aturan, alur pelaporan, dan standar dokumen yang sah, sehingga pengelolaan beasiswa dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ruang lingkup pembahasan mencakup dua hal utama, yaitu transaksi dan bukti pertanggungjawaban, serta penyusunan laporan akademik dan keuangan. Narasumber menekankan bahwa setiap transaksi wajib disertai bukti yang otentik, riil, dan sah, baik dalam bentuk kuitansi, invoice, maupun dokumen pendukung lain yang memenuhi standar audit. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dipaparkan sebagai satu kesatuan antara LPJ akademik dan LPJ keuangan, di mana jumlah pengeluaran harus sesuai dengan nominal dana yang diterima, dengan batas waktu penyerahan maksimal dua minggu setelah kegiatan berakhir, baik dalam bentuk soft file maupun hard file.
Pada sesi berikutnya, peserta diajak mendalami pedoman dan pengelolaan keuangan lembaga. Pedoman keuangan ditekankan sebagai acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Setiap perubahan biaya atau pergeseran pos anggaran harus diikuti dengan perubahan resmi dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), kontrak, atau dokumen perjanjian lain yang sah. Monitoring dan evaluasi rutin ditegaskan sebagai kunci untuk memastikan akuntabilitas, sekaligus meminimalkan risiko temuan administratif di kemudian hari.
Kebijakan beasiswa LPPD yang bersumber dari APBD Jawa Timur turut mendapat perhatian khusus. Meskipun nominal beasiswa diberikan secara relatif merata, sementara besaran UKT atau SPP antar-PTKI dan Ma’had Aly berbeda, diharapkan dana yang diterima tetap mampu mendukung kelancaran studi para penerima. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam, termasuk kampus yang berkomitmen menjadi Universitas Islam Terbaik, didorong untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan beasiswanya agar lebih profesional dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang.
Di akhir kegiatan, para narasumber menyampaikan harapan agar para alumni penerima beasiswa LPPD kelak kembali mengabdi di pesantren dan lembaga keislaman di daerah masing-masing. Mereka diharapkan mampu memperkuat tradisi keilmuan, melahirkan karya ilmiah, serta berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan—mulai dari pendidikan, sosial, hingga kebijakan publik. Melalui pengelolaan beasiswa yang amanah dan akuntabel, Jawa Timur diharapkan terus melahirkan generasi ulama dan cendekiawan yang mampu menjaga marwah pesantren dan menjawab tantangan zaman.
Keterlibatan aktif Direktorat Kepesantrenan dalam Bimbingan Teknis ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola beasiswa, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi santri dan civitas pesantren. Upaya ini selaras dengan visi menjadikan lingkungan pendidikan pesantren dan kampus sebagai bagian dari ekosistem Universitas Islam Terbaik yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga terpercaya dalam pengelolaan amanah publik.
Redaksi: Muhlis Saifudin
Editor : Ahmad Ma’ruf Muzaidin Arrosit
