UNIDA Gontor — Amerika Serikat (AS) sudah mengincar Venezuela dari jalur laut sejak Kuartal ke II tahun 2025 demi menghalau distribusi narkotika yang diduga AS sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir di kawasan Amerika. Namun, awal Januari Tahun 2026, AS menyerang Venezuela melalui jalur udara dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. AS semakin agresif menduduki Venezuela dan terang-terangan menyatakan keinginannya mengambil alih sumber daya minyak karena ketidakbecusan pemimpin yang diktator dan diduga menjadi pelaku narkoterorisme.
AS melancarkan invansi ke Venezuela setelah pertemuan Presiden Nicolás Maduro dengan Qiu Xiaoqi, utusan khusus Xi Jinping, Presiden Tiongkok untuk Amerika Latin. Kesepakatan antara Venezuela dengan China terkait dengan perdagangan dan investasi pengembangan industri minyak Venezuela diduga tidak disukai AS dan menjadi penyebab AS menenggelamkan pengaruh Tiongkok terhadap Venezuela dengan menyengketa tahta Maduro dan mengambil alih sumber daya tersebut. Dengan begitu jelas Trump menunjukkan high political AS melawan politik Tiongkok.
Kondisi ini mengingatkan kita pada invansi AS terhadap geopolitik Timur Tengah. Intervensi AS terhadap politik Venezuela bukan sesuatu yang baru, kondisi ini mengingatkan kita terhadap rekam jejak invasi AS Irak, Libya, dsb. demi menguasai ladang minyak dan gas alih-alih menggulingkan Rezim diktator. Berbagai rezim yang digulingkan AS ini diduga kuat menghalangi ambisi AS untuk membangun “American Empire” dalam tatanan ekonomi politik global.
Lantas, mengapa bisa AS mengintervensi kedaulatan negara lain? Dimana letak wewenang kebijakan AS atas kekayaan sumber daya Venezuela?
Termaktub jelas dalam UNCLOS Pasal 137 bahwa tidak ada negara yang berhak menjalankan kedaulatan negara lain atas wilayah dan sumber dayanya. Jika AS terkesan agresif mengintervensi kedaulatan Venezuela atas wilayah dan sumber dayanya, maka tentu akan mengingatkan kita pada praktik imperialisme.
Dari perspektif Imperialisme, AS sebagai aktor utama yang berambisi memenuhi kepentingan nasionalnya melakukan intervensi politik ke Venezuela sebagai upaya untuk menguasai sumber daya alam berpotensial tinggi, yaitu minyak, gas bahkan tambang. Menurut Doyle, imperialisme adalah alat kontrol yang efektif untuk mempertahankan posisi politik, baik dengan cara formal maupun tidak formal. AS memanfaatkan ketidakstabilan politik di Venezuela dengan mendukung gerakan ekstremis anti Rezim Maduro yang mendominasi. Lancarnya AS menginvasi Venezuela karena dominasi pengaruh oposisi Rezim Maduro. Uniknya, masyarakat Venezuela sebagian besar berpesta menyambut AS sebagai ‘Malaikat Penyelamat’.
Padahal aksi AS dalam mencaplok sumber daya minyak Venezuela adalah mengoyak-ngoyak kedaulatan Venezuela. Hal ini bisa disebut sebagai praktik imperialisme terselubung. Imperialisme yang dilakukan AS ini menjadi jalan bagi perspektif Merkantilisme mewujudkan kepentingan ekonominya kedalam sebuah kebijakan yang mempertahankan hegemoninya sebagai produsen minyak dunia. Industri minyak dan gas teramat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi AS, karena menyuplai 80% kebutuhan energi di AS, mengamunisi jumlah lapangan pekerjaan, pajak, peningkatan kapasitas industri manufaktur, nilai ekspor, dan investasi. Maka, tidak heran jika secara terang-terangan, AS menyatakan bahwa intervensi di tengah polemik politik yang terjadi di Venezuela adalah jalan bagi perusahaan minyak AS untuk menguasai cadangan minyak terbesar di dunia itu. Kebahagiaan oposisi Rezim Maduro mungkin tidak akan bertahan lama, ini semacam pseudo yang justru menjadi ancaman baru bagi kedaulatan Venezuela diatas hak mengelola sumber dayanya sendiri.
Apalagi AS terutama di Rezim Trump menjadi negara yang begitu pragmatis dalam mencapai kepentingan nasional negaranya melalui jalur invasi dan proteksionisme. Imperialisme terselubung yang dilakukan AS adalah tindak politik informal yang mencederai kedaulatan sebuah negara. AS lagi-lagi melanggar UNCLOS, mencederai cita-cita perdamaian dunia. Tidak hanya itu, AS juga menyatakan bahwa telah mengeluarkan diri lebih 60 organisasi dan perjanjian internasional termasuk organisasi kerjasama ekonomi dengan Amerika Latin dan Karibia yang dianggap tidak berpihak pada ambisinya menghegemoni sistem ekonomi politik internasional. Hal ini menandakan AS telah menghalalkan berbagai cara untuk tidak patuh pada idealisme perjanjian internasional dan kerjasama kawasan yang mengancam kepentingan hegemoni AS, terutama melawan hegemoni ekonomi politik Tiongkok.
Redaksi : Afni Regita Cahyani Muis, S.IP., M.A. (Dosen Fakultas Humaniora UNIDA Gontor)
