Perbandingan Politik Barat dan Islam

Perbandingan Politik Barat dan Islam

UNIDA Gontor – Kajian penutup untuk Dwi Pekanan Islamisasi kali ini (28/3/2020), bertema politik. Tentang Politik Barat; materi disampaikan oleh Ustadzah Dini Septyana Rahayu, M.Hub.Int. Sedangkan Politik Islam disampaikan oleh Ustadz Fuad Muhammad Zein, M.Ud. Keduanya merupakan dosen Universitas Darussalam Gontor. Tidak main-main, acara ini dimoderatori langsung oleh Direktur Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Pusat al-Qur’an al-Karim UNIDA Gontor, Al-Ustadz Dr. Muhammad Kholid Muslih, M.A. Bertempat di hall CIOS dan dihadiri oleh segenap dosen serta tenaga kependidikan Universitas Darussalam Gontor.

Ustadzah Dini mengawali kajiannya dengan menyuguhkan statemen dari Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk yang politis. Politik lebih erat kaitannya dengan laki-laki. Dan cenderung patriarkis. Ini secara historis terjadi di masa kerajaan. Sebelum era Renaissance. Juga era revolusi Industri. Perubahan nyata dimulai saat era John Locke, Machiavelli dan lainnya.

Ilmu Politik sendiri tidak terbatas pada soal pemimpin dan pemilihannya atau sekedar parpol. Karena, politik sejatinya berbicara soal kepentingan. Baik individu, hingga skala keluarga, masyarakat bahkan negara. Yang kadang tergantung pola perkembangan ekonomi.

Ini memang Euro-Centris. Karena, dari sanalah politik ‘modern’ bermula. Khususnya yang berhubungan dengan Politik-Sosial yang berhubungan dengan tata nilai masyarakat dan ekonominya. Demikian pula, ide-idenya sangat ekspansional; dan disebarkan ke negara ketiga seperti kita ini. Agar turut menjadi demokratis. Dalam hal politik. Hal ini, lebih jauh dan massif setelah revolusi Amerika. Dari kerajaan hingga liberal state.

Tatanan internasional politik hari ini; adalah efek ide liberalisasi politik, usai depresi ekonomi dunia. Selain Amerika. Secara diametral, ini berlawanan dengan Komunisme. Yang meski sekarang masih ada, namun sudah diwarnai budaya dan kultur lokal. Komunisme di China misalnya; berbeda dengan yang diinisiasi oleh Marx. Hal ini, karena adanya budaya China seperti kepercayaan kuno bahwa pemimpin adalah titisan dewa. Atau pembawa mandat dari Tuhan.

Politik Barat pun, memiliki banyak aliran. Machiavelli misalnya, berasumsi bahwa pemimpin harus punya sisi lembut dan keras. Fox and Lion. Karena ketundukan manusia terjadi karena di antara dua itu. Asal-usul manusia pun, dianggap berasal dari anarkisme, dan akan selalu anarkis. Pemikiran ini dapat kita temukan, bahwa suatu negara cenderung memerangi negara lain.

Thomas Hobbes turut serupa. Manusia diasumsikan selalu bersifat egois. Dan tidak ada yang benar-benar baik. Karena itulah, perlu ada sistem kontrak sosial. Agar tidak saling merugikan. Bekerjama pun, akan menekankan pencarian kepentingan yang dapat diambil. Jadi, “tidak ada kerjasama yang betul-betul ikhlas”. Sehingga, negara ‘harus’ menjadi sosok yang menakutkan. Sebagaimana dalam karyanya: Leviathan. Monster mitologis yang ditakuti.

Negara boleh memaksa. Bahkan berhak mutlak untuk melindungi kepentingannya. Bahkan dengan berperang. Karena, pada dasarnya; manusia memang begitu. Bagi Hobbes, agama ‘masih’ penting. Gereja misalnya, masih bisa digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat demi menjaga ketertibannya.

John Locke tidak jauh dari itu. Meski berbeda permulaan. Karena, negara dimulai dari komunitas manusia. Yang mana, komunitas tersebut perlu survive dan maju. Dan memiliki kemerdekaan dan kebebasan; agar bisa menentukan nasib yang terbaik. Tapi, kesemuanya membutuhkan negara. Sebagai pengatur semuanya dan dijadikan otoritas kesepakatan hukum.

Sehingga, perlu ada pemisahan kekuasaan. Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Kesemuanya terikat dengan kontrak sosial. Ini perlu untuk terhindar dari kekacauan. Misalnya, kita ikut suatu komunitas; agar tidak hidup kacau. Dari tatanan kemasyarakatan. Lebih besar lagi, perdagangan internasional juga demikian. Terikat dengan kontrak sosial.

Tri-as-politika. Yaitu pemisahan antara pelaksana kepentingan politik. Demi kebebasan menentukan nasib. Ini digambarkan oleh John Stuart Mill. Kebebasan diperlukan agar manusia mendapat kebahagiaan. Di sinilah letak politik liberal: bebas. Tanpa batas. Bahkan, dengan perspektif Mill; kontrak sosial tidak mutlak diperlukan. Karena ia membatasi.

Komparasinya, kita dapat melihat pemikiran politik Islam. Yang kali ini dibawakan oleh ust Fuad Muhammad Zein, M.Ud. Politik Islam, bisa digunakan sebagai perspektif kritis untuk Barat. Politik Barat misalnya, justru sebagian mengakar pada kepada Dosa Warisan dalam Kristen. Sehingga, manusia cenderung memiliki keburukan. Juga cenderung menginginkan kekuasaan.

Politik Machiavelli, bisa dianggap realistis. Apalagi soal konsep dasar tentang manusia itu sendiri. Di Barat, manusia memiliki dosa warisan. Dalam Islam, manusia memiliki fitrah. Dan beraspek kebaikan. Bukan hanya kejahatan saja.

Fungsi agama dalam tradisi Politik Barat. Gereja, berfungsi menata masyarakat. Dengan menjanjikan surga bagi mereka yang mentaati tatanannya. Sehingga, banyak orang mau menjadi bawahan gereja. Dan ini membuat Marx mendeklarasi bahwa agama adalah candu. Dan menghambat ‘revolusi’ atas borjuis yang mengatasnamakan agama.

Perspektif ini, tidak bisa diterapkan untuk Islam. Yang politiknya memang sudah integral dengan teologinya: yakni Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Dan meski nabi dianggap membawa misi politik untuk menaklukan non-Arab, nyatanya memiliki pengikut yang kebanyakan orang-orang yang lemah dan perlu dibela; bukan golongan aristokrat yang ingin berkuasa.

Kehidupan nabi juga jauh dari kemewahan. Segala sabda nabi, meski menjadi keputusan mengikat; namun masih membuka musyawarah bersama para sahabat. Dan tidak sedikit ide-ide para sahabat yang ditetapkan nabi sebagai ide politis bersama. Ini tentu berbeda dengan politisi pencari kekuasaan. Atau penimbun harta. Atau otoritarianisme dalam pemerintahan.

Justru, politik dalam Islam berbarengan dengan fungsi agama. Bahkan para politisi juga diawasi agama. Para pemimpin musti ‘standar’ secara amanah, atau kapabilitasnya. Bahkan, dalam Islam; segala sesuatu harus didukung dengan ilmu dan pengakuan atas otoritas ilmiah. Sehingga, diskusi politik Islam lebih produktif dan tidak tendesius. Bukan hanya ‘asal’ membebaskan berbagai ide dan wacana yang tidak bertanggungjawab.

Visi politik Islam, juga tentang keadilan. Bernard Lewis juga mengafirmasi itu. Karena konsep keadilan integral dalam teologi dan politik Islam. Hal ini dilihat dari adanya berbagai bai’at. Pemimpin akan dibai’at karena kapasitas dan kapabilitasnya. Bahkan, pemimpin politik adalah tokoh revolusi itu sendiri. Inilah esensi pemimpin. Yang lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyatnya. Dengan menebar keadilan bagi semua.

Perjanjian Madinah pun dianggap sebagai constitual state pertama kali. Yang kala itu, banyak yang belum memahaminya. Sehingga salah memahaminya, serta mengasosiasikan Islam sebagai teokrasi. Meski, pemimpin politik dalam Islam secara historis, juga merupakan pemimpin agama. Jadi, pemilihan pemimpin dalam Islam diukur secara realistis. Baik keahlian, otoritas, serta kapabilitasnya. Dan yang paling mampu mengikuti keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullāh saw.

Sehingga, para khalīfah adalah ‘pengganti’ dan penerus kepemimpinan Rasūlullāh saw. Sehingga, pemimpin yang tidak kapabel akan tertolak oleh masyarakatnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibn Khaldūn. Dalam kasusnya, ini tentu bernilai demokratis. Karena membebaskan orang untuk memilih pemimpin yang terbaik. Yang akan mampu membawa keadilan bagi rakyat.

Pada masa kerajaan Islam, meski bersifat monarki; namun monarkinya tidak absolut seperti gereja. Bahkan menggabungkan ilmu pengetahuan ke dalamnya sebagai penunjang kemajuan peradaban. Mont Gomerry juga menegaskan itu. Sehingga, diskusi tentang politik dan ilmu pengetahuan menjadi maju dan produktif. Di masa selanjutnya, teori-teori tentang politik sangat integratif dan analitis. Namun masih terikat dengan worldview Islam.

Ini berlanjut dengan formulasi etika politik. Yang selanjutnya didominasi oleh tasawuf dan tarekat. Sebagaimana terjadi dalam sejarah Indonesia. Juga inkulturasinya dengan budaya jawa. Yang memunculkan budaya Islam di Nusantara. Yang pernah terkikis oleh masuknya budaya Barat melalui imperialisasi.

Begitulah kiranya sejarah singkat Politik dilihat dari kacamata Islam dan Barat. Kajian diakhiri dengan diskusi ringan, sekaligus menutup program kajian dwipekanan Islamisasi Ilmu untuk tahun ajaran ini.

Penulis: M. Taqiyuddin, M.Ud., Dosen Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan PBA UNIDA Gontor

Editor: Ahmad Kali Akbar, M.Pd. Dosen PBA UNIDA Gontor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *